Gambar Ilustrasi
Andalasnews.com, Sungai Penuh - Imbas "Presidential Threshold" Berdampak buruk bagi Demokrasi. Terdapat 28 Daerah di Pilkada serentak 2020 ini, Berpotensi melawan kotak kosong, Dan salah satunya ialah Pilwako Sungai Penuh.
Pikar Azami/Yos Adrino dan Ahmadi Zubir/Hadrizal adalah 2 Paslon yang berkontestasi di Pilwako Sungai Penuh 2020. Tapi hingga masa pendaftaran ditutup, Minggu (6/9) yang lalu, hanya ada satu paslon yang mendaftar ke KPU Sungai Penuh. Yaitu pasangan Fikar Azami/Yos Adrino.
Tak tanggung-tanggung Fikar Azami/Yos Adrino mereka diusung oleh 10 partai politik (Parpol). Yakni Golkar, Demokrat, PKS, PAN, PPP, PKB, Nasdem, Gerindra, Hanura, dan Berkarya dengan jumlah 24 kursi DPRD. Sedangkan Paslon Ahmadi Zubir dan Hardizal diusung oleh 1 Partai, yaitu PDI-P dengan jumlah 1 kursi.
Ketua KPU Sungai Penuh 'Irwan' mengatakan "Sampai batas akhir pendaftaran, Hanya ada 1 Paslon yang memenuhi syarat Yakni Fikar Azami dan Yos Adrino. Oleh sebab itu, pihaknya memperpanjang masa pendaftaran selama tiga hari." Ujarnya.
Beliau juga menambahkan "Jika sampai akhir masa perpanjangan tidak ada calon lagi, Fikar Azami/Yos Adrino berpotensi akan melawan kotak kosong. Sebab, bakal lawannya Ahmad Zubir/Hardizal hanya didukung PDI-P yang memiliki 1 kursi di DPRD Sungai Penuh. Ini jelas tidak memenuhi syarat." Pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Pimpred Andalasnews Allen Zondra, M.Sa., mengatakan "Embrio dari Fenomena ini ialah "Presidential Threshold" Yaitu Ambang Batas atau minimal 20-25 % Dukungan parpol diparlemen sebagai persyaratan utama kontestasi pilkada. Sebenarnya Undang-Undang ini digagaskan ialah sebagai sebuah upaya penyerderhanaan untuk mengurangi tingginya tingkat fragmentasi calon kandidat," Ujarnya.
"Tapi disebalik itu, dampak buruknya justru akan membuat demokrasi tidak bertumbuh. Karena hak masing-masing Parpol untuk berpartisipasi mengusung calon kandidatnya terhalang oleh ambang batas tersebut. Dan yang lebih fatal lagi, Hal ini juga akan memperlebar ruang semakin beredarnya transaksi politik jual beli perahu dikalangan Parpol," Terangnya.
"Dan ujungnya, fenomena ini akan dimanfaatkan oleh kaum oligarki berkantong tebal untuk berkuasa, karena memiliki finansial berlebih. Sedangkan kandidat yang punya kapabilitas dan potensi sebagai pemimpin, akan gugur dengan sendirinya. karena terkendala finansial, tidak mempunyai biaya yang cukup untuk membeli 25 % perahu tersebut," Tutupnya.