Media, Remot Kontrol Pikiran Masyarakat dan Bom Waktu Revolusi Sosial

Oleh : Iqbal Hanafi
(Jurnalis Andalasnews.com)

Di era industri 4.0 ini, perkembangan teknologi komunikasi sudah semakin canggihnya terhadap masyarakat modern bahkan sudah sampai pada tahapan pengisian ruang di dunia maya yang orang-orangnya disebut sebagai netizen atau Internet Citizen (Red. warga internet). Komunikasi-komunikasi yang demikian canggihnya itu menjelma dalam sebuah teknologi yang disebut sebagai media.

Media saat ini sudah menempati salah satu posisi paling penting sebagai kebutuhan pokok yang harus terpenuhi bagi manusia-manusia modern untuk keberlangsungan hidupnya. Penulis tidak semata-mata berkelakar dalam mengemukakan ungkapan tersebut, karena hanya dengan media-lah informasi dapat dengan cepat tersebar dan dengan informasi yang didapatkan itu sehingga mempengaruhi sebuah keputusan dalam diri tiap-tiap orang yang mengetahuinya.

Pada tahun 2020 ini diperkirakan ada 3 miliar pengguna media sosial atau kurang dari separuh manusia di Bumi. Penetrasi masif media sosial tak terpisahkan dari manfaatnya.

Sebagaimana judul di atas, wajar kiranya media disebut sebagai remot kontrol bagi pikiran dan cara pandang masyarakat yang menggunakannya lalu sewaktu-waktu bisa menjadi bom waktu bagi revolusi sosial di tengah-tengah tuntutan masyarakat yang semakin banyak dan sangat dinamis.

Penulis katakan media sebagai remot kontrol pikiran masyarakat karena media bisa dikatakan adalah instrumen penguji ataupun testimoni bagi sebuah pernyataan ataupun kejadian yang kemudian mengarahkan cara pandang masyarakat terhadap suatu hal yang dianggapnya bersifat fundamental atau mendasar. Media adalah satu-satunya alat khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah yang menjadikannya sebagai penentu keputusan mengenai sesuatu yang akan dilakukannya.

Dalam sebuah teori media pers, Wilbur Schramm Dalam bukunya Four Theories of the Press yang ditulis oleh Wilbur Schramm dkk mengemukakan 4 teori terbesar pers, yaitu the authotarian, the libertarian, the social responsibility dan the soviet communist theory. Keempat teori tersebut mengacu pada satu pengertian pers sebagai pengamat, guru, dan forum yang menyampaikan pandangannya tentang banyak hal yang mengemuka ditengah tengah masyarakat.

Anggaplah dalam sebuah pemberitaan, ada informasi mengenai penjual bakso yang menjual bakso isi tikus lalu setelah diketahui oleh orang yang membaca, mendengar atau melihat berita itu tentu akan berdampak pada penjual bakso itu yang barang dagangannya tidak akan dibeli oleh orang-orang dengan informasi yang mereka dapatkan. Berkebalikan dengan itu pula, muncul pemberitaan mengenai pejabat yang memberikan bantuan sembako kepada korban bencana alam dan setelah berita itu tersebar lalu masyarakat mengelu-elukan pejabat tersebut dengan begitu fanatiknya.

Itulah media, seperti remot kontrol yang karenanya bisa mengacak-acak cara pandang massa tentang suatu hal. Jika media mengatakan informasi itu positif maka secara massif hal itu akan berubah menjadi positif pula bagi orang-orang yang mempedomaninya.

Media umpama bom waktu bagi revolusi sosial berkenaan dengan pemanfaatanya yang ditujukan secara massif sebagaimana penulis katakan di awal. Dahulu media dijadikan sebagai alat propaganda pemerintah dalam menyampaikan semua kebaikan-kebaikan mereka di dalam negara karena memang nyatanya media berawal dari pemerintahan yang ingin menyebarkan informasi mengenai kebijakan-kebijakan yang oleh mereka dianggap baik dan bertujuan untuk membungkam sebuah pemberontakan di dalam negara kemudian media berkembang menjadi semacam alat independen yang secara otomatis bisa digunakan sebagai senjata untuk melawan kesewenangan penguasa.

Revolusi Bolshevik yang melengserkan Runtuhnya Kekaisaran Rusia disebabkan oleh media sehingga lahirlah sebuah negara adidaya kala itu yang disebut sebagai Negara Soviet yang kemudian runtuh pula disebabkan oleh media.

Sebuah artikel yang dilansir dari tirto.id mengatakan, Mahmoud Salem, seorang blogger Mesir berkicau melalui akun pribadinya: “Suasana di Mesir hari ini berbeda. Terlalu banyak orang yang masih berkutat dengan mentalitas budak. Ini sangat membuat frustrasi.” Demonstran pro perubahan, berhadapan dengan demonstran pro Hosni Mubarak, sang presiden Mesir yang berkuasa kala itu. 

Aksi massa pro perubahan didukung oleh netizen di Facebook dan Twitter, akhirnya berhasil menggulingkan Hosni Mubarak.
Apa yang terjadi di Mesir kala itu dikenal sebagai Arab Spring, gerakan massa melawan rezim otoriter korup dan berantai terjadi di negara-negara Timur Tengah--selain Mesir, terjadi di Tunisia, Libya dan lainnya. Media sosial, yang awalnya hanya digunakan sebagai sarana informasi dan komunikasi, berubah menjadi medium perubahan yang sangat kuat.

Masyarakat Tunisia tergerak hatinya saat ada aksi bunuh diri dengan cara membakar diri seorang pemuda penjual sayur yang barang dagangannya dijarah aparat polisi. Masyarakat pro perubahan memanfaatkan Facebook dan Twitter untuk menggalang kekuatan melawan rezim Presiden Zine El Abidine Ben Ali, yang berbuah “Revolusi Tunisia”.

Di Hong Kong, wilayah independen Cina, aksi protes dengan memanfaatkan media sosial terjadi pada 2014. Kala itu, masyarakat Hong Kong marah atas dihapuskannya pemilihan kepala Pemerintahan Hong Kong secara langsung. Masyarakat Hong Kong, yang dipelopori oleh para pemuda, memanfaatkan media sosial untuk menggalang kekuatan aksi massa.

Mark Pfeifle, mantan penasihat keamanan Amerika Serikat, sebagaimana dikutip dari The Newyorker mengungkapkan, “tanpa Twitter rakyat Iran tidak akan merasa berdaya dan percaya diri untuk berjuang atas kebebasan dan demokrasi. 

Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan media orang-orang akan sangat mudah untuk dikontrol dan dengan sendirinya media itu berubah menjadi bom waktu bagi revolusi sosial di tengah-tengah masyarakat. Peran media di era ini tidak bisa diremehkan dan tidak bisa pula untuk diciutkan.

Posting Komentar

0 Komentar